Alat Bukti yang Sah

Dalam Hukum Acara Pidana Kita mengenal 5 alat bukti yang sah menurut Hukum.
Menurut Pasal 184 (1) Kitab Undang-undang Acara Pidana ( KUHAP )

Alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Keterangan Terdakwa
4. Petunjuk
5. Surat

Nah mari kita bedah satu persatu

1. Keterangan Saksi
Pasal 1 ayat 26 KUHAPSaksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Jadi yang dimaksud Keterangan saksi adalah ?

Pasal 1 (27) KUHAP
Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam Perkara Pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa Pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.


Jadi ga semua orang bisa jadi saksi dalam suatu Perkara Pidana, seorang yang menjadi saksi haruslah seorang yang benar-benar mengalami, mendengar dan meliat sendiri suatu Perkara Pidana tersebut.
Pasal 185 (1) KUHAP
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Pasal 160 (3) KUHAPSebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.


Nah kalo saksinya ga mau disumpah maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah namun hanya dapat menguatkan keyakinan Hakim.

2. Keterangan Ahli

Pasal 1 (28) KUHAP
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu Perkara Pidana guna kepentingan pemeriksaan.

contoh keterangan ahli :

• Keterangan ahli kedokteran
• Keterangan ahli IT
• Keterangan ahli senjata
• dll
  

Pasal 186 KUHAP
Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan

Sama seperti Keterangan saksi, Keterangan Ahli tersebut juga harus di ambil sumpah terlebih dahulu sebelum di degarkan di sidang pengadilan


3. Keterangan Terdakwa


Pasal 1 (15) KUHAP
Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan


Perlu di ingat bahwa seorang terdakwa tidak dibebani kewajiban dalam pembuktian, dan seorang terdakwa mempunyai "hak ingkar". ( dalam BAP ) jadi keterangan terdakwa yang sah adalah keterangan yang ia nyatakan di sidang pengadilan.
Pasal 189 (1) KUHAP
Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketehui sendiri atau ia alami sendiri.


4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karna persesuainnya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya
2. petunjuk sebagaimana diatas hanya dapat diperoleh dari
   

• keterangan saksi
• surat
• keterangan terdakwa
  

5. Surat

Pasal 187 KUHAP
Surat resmi

Yang dimaksud dengan surat resmi adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Syarat dari surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat harus memuat :

• keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat, atau yang dialami pejabat itu sendiri.
• Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
  

Bentuk surat resmi adalah seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 187 KUHAP adalah :

1. Akta notariat
2. Izin Mendirikan Bangunan
3. Izin Mengemudi
4. Kartu Tanda Penduduk
5. Surat keterangan ahli
6. Visum Et Repertum dari Ahli Kedokteran Kehakiman.
   

Pasal 183 KUHAP
Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya

Read More

Menyimak UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Gerbong reformasi terus berjalan di negara kita, walau di rasa agak lamban namun melaju secara pasti ke arah tujuan yang dicita-citakan pendiri bangsa ini, sebagaimana pepatah lebih baik lambat daripada tidak sama sekali. Salah satu yang perlu dibanggakan adalah diterbitkanya undang undang yang mewajibkan penyelenggara negara untuk lebih bersikap transparan kepada warganya, dimana telah diatur di dalamnya hak rakyat untuk mengetahui dan memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan mengacu pada pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk hak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.

Dengan dasar dan pertimbangan itu pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang meng-atur lebih dalam tentang keterbukaan informasi dan transparansi penyelenggaraan negara sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam bab 1 pasal 1 UU ini dijelaskan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Sedang informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri.

Dalam pasal 4 dijelaskan tentang hak masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik untuk memperoleh, mengetahui, melihat, menghadiri, mendapatkan dan menyebarluaskan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap permohonan informasi harus disertai dengan alasan yang jelas dan diajukan secara lesan maupun tertulis. Setiap informasi yang diperoleh oleh masyarakat harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 6 dan 7 disebutkan hak dan kewajiban badan publik dalam menerima permintaan informasi yang diajukan oleh masyarakat pengguna informasi. Badan publik mempunyai hak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, informasi publik yang tidak dapat diberikan adalah :

• informasi yang dapat membahayakan negara.
• informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat.
• informasi yang berkaitan dengan hak pribadi.
• informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.
• informasi yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

Selain yang tersebut di-atas, tidak ada alasan bagi badan publik untuk menolak permintaan informasi dari masyarakat pengguna informasi publik. Oleh karenanya badan publik harus bersikap terbuka terhadap masyarakat. Selain itu dalam UU ini diatur juga adanya sangsi pidana yang diberikan berkaitan dengan pemberian dan penggunaan informasi publik yang tertuang dalam pasal 51 sampai pasal 57, dimana intinya kepada masyarakat pengguna informasi publik yang menyalahgunakan informasi tersebut maupun badan publik yang tidak mau memberikan informasi publik dikenai sangsi pidana penjara dan denda. Dengan demikian pemberian informasi dan penggunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab.

UU Nomor 14 tahun 2008 ini disahkan dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2008 dan diberlakukan 2 tahun sejak pengesahannya. Hal ini berarti pemerintah masih memberikan toleransi kepada semua badan publik untuk menyiapkan diri dalam menyelenggarakan negara secara transparan dan bertanggung jawab demi tercapainya reformasi birokrasi. Alhamdulillah, semoga semua berjalan dengan lancar.

Read More

Mekanisme penerimaan laporan atau pengaduan oleh pihak kepolisian

Sering sekali penulis membaca di media massa mengenai tindakan aparat Kepolisian yang menolak laporan / aduan karena berbagai alasan yang tidak memuaskan dan terkesan mengada-ada.

Pada kesempatan ini penulis ingin menjelaskan pemahamannya mengenai proses penerimaan laporan / pengaduan kepada khalayak luas, agar menjadi pengetahuan bagi anggota Kepolisian, anggota masyarakat termasuk para jurnalis agar bisa memahami proses penerimaan laporan / pengaduan dan sekaligus menjadikan para pembaca sebagai sarana kontrol terhadap aparat kepolisian dalam hal proses penerimaan laporan / pengaduan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian Laporan / pengaduan dapat kita temukan didalam Pasal 1 angka 24 dan 25 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

(Pasal 1 angka 24 KUHAP)

Sedangkan yang dimaksud dengan pengaduan adalah:

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

(Pasal 1 angka 25 KUHAP)

Disini terlihat secara tegas bahwa KUHAP telah membedakan apa yang dimaksud dengan laporan dan apa yang dimaksud dengan pengaduan, artinya penanganan yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian pada saat menerima laporan dan pengaduan haruslah berbeda, karena perbedaan yang mendasar dari keduanya bentuk penyampaian informasi tersebut.

1.      Pengaduan

Sesuai dengan definisi pengaduan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa ruang lingkup materi dalam pengaduan adalah adanya kepastian telah terjadi sebuah tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan, dimana tindakan seorang pengadu yang mengadukan permasalahan pidana delik aduan harus segera ditindak lanjuti dengan sebuah tindakan hukum berupa serangkaian tindakan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya dalam proses penerimaan pengaduan dari masyarakat, seorang pejabat yang berwenang dalam hal ini Polri khususnya, harus bisa menentukan apakah sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh seorang pengadu merupakan sebuah tindak pidana delik aduan  ataukah bukan. Inti dari pernyataan penulis tersebut diatas, bahwa dalam proses penerimaan pengaduan terjadi proses penyaringan oleh pejabat yang menerima pengaduan tersebut sehingga sangat memungkinkan sebuah pengaduan dari masyarakat ditolak oleh pihak Kepolisian karena beberapa hal diantaranya disebabkan oleh : 

a.      Pengaduan disampaikan bukan oleh orang yang berhak mengadu.

Syarat utama untuk melakukan proses penyidikan terhadap pasal-pasal pidana yang termasuk dalam delik aduan adalah adanya pengaduan dari pihak yang berwenang mengadu.

Contoh :   Tindak pidana di bidang Merek, Seseorang yang mengadu karena merasa merek miliknya yang telah resmi terdaftar di Dirjen HAKI telah digunakan tanpa hak oleh pihak  lain, harus mampu memperlihatkan kepada penyidik bahwa yang bersangkutan adalah pemilik  merek yang terdaftar dengan cara memperlihatkan sertifikat asli pemegang merek terdaftar yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI.

b.      Delik  aduan yang diadukan termasuk kepada delik  aduan absolute namun diinginkan penanganannya layaknya penanganan dalam delik aduan relative (terjadi pemecahan).

Yang dimaksud dengan delik aduan absolute adalah tindak pidana delik aduan yang proses penuntutannya tidak dapat dipecah.

Contoh :   Perzinahan, mukah (overspel), atau yang lebih dikenal dengan perselingkuhan  adalah contoh terbaik tindak pidana aduan absolut (absolute klach delict). Dalam hal ini, walaupun pasangan yang sedang dimabuk cinta menampakkan semangat bercinta menyala-nyala dan terang-terangan (mamitra ngalang), baik dilakukan dalam lingkungan keluarga, dengan tetangga, dengan "dakocan" (dagang kopi cantik), dengan teman sekantor atau atasan langsung dalam satu lembaga pemerintah, tidak dapat  dituntut oleh pihak berwajib, tanpa ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadukan menurut hukum yang berlaku. Pihak yang dianggap paling berhak mengadukan adalah suami, bagi seorang istri yang berselingkuh,  atau seorang istri bagi suami yang berselingkuh. Oknum Hansip dan Tramtib, mertua dan ipar, keluarga dekat dan keluarga jauh, apalagi tetangga, tidak berhak mengadukan sebuah "proyek perselingkuhan", dengan maksud agar perbuatan itu dituntut menurut hukum.

                 Kemudian bila ternyata sang suami ingin mengadukan perbuatan selingkuh yang dilakukan istrinya, atau sang istri ingin mengadukan perbuatan selingkuh yang dilakukan suaminya, pengaduan yang dibuat tidak dapat dipecah dalam arti sang suami atau sang istri tidak bisa hanya mengadukan selingkuhan pasangannya saja tanpa berniat mengadukan pasangannya sendiri.

Penanganan terhadap delik aduan relative sangat berbeda dengan penanganan delik aduan absolute, perbedaan terletak pada kehendak pelapor untuk memilah-milah pihak yang ingin diproses hukum, berikut adalah contoh peristiwa pengaduan terhadap deli aduan relative.

Contoh :   Seorang ayah memiliki lima orang anak, suatu ketika kelima anak tersebut mencuri barang-barang milik sang ayah. Dalam hal ini sang ayah dapat saja mengadukan hanya salah satu anak dari kelima anaknya yang telah mencuri barang-barang miliknya. Misalnya saja dalam membuat pengaduan kepada pejabat yang berwenang sang ayah hanya mengadukan perbuatan anaknya yang bungsu. Dalam hal ini pejabat yang berwenang dapat langsung melakukan proses penyidikan terhadap anak bungsu dari sang ayah.

2.      Laporan

Berbeda dengan pengaduan, pelaporan merupakan sebuah bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Artinya  sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat belum tentu merupakan sebuah peristiwa pidana sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan sebuah peristiwa pidana atau bukan.

Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 102 ayat (1) KUHAP, yaitu :

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Ketidakpahaman anggota Polri terhadap perbedaan mendasar terhadap laporan dan aduan kerap kali menimbulkan kesalahan dalam proses penerimaannya yang berakibat negative terhadap citra Polri karena masyarakat yang ingin membuat laporan sering ditolak karena tidak membawa sebuah bukti yang jelas, sementara masyarakat berpersepsi bahwa beban untuk mencari barang-bukti tidak terletak pada pundak masyarakat, melainkan menjadi tugas Polri sebagai pihak yang diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang ada untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap tersangka.

3.      Laporan terkait dengan masalah tindak Pidana Pemilu

Khusus mengenai laporan yang terkait dengan tindak pidana Pemilu, harus dipahami bahwa mekanisme penanganannya pun berbeda karena UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mengatur secara khusus hukum acara penanganan Tindak Pidana Pemilu termasuk mekanisme pelaporannya.

Mengacu kepada pasal 247 ayat (2) bahwa penerimaan laporan pelanggaran Pemilu dilakukan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan penekanan penerimaan laporan dilakukan secara tertulis, yang bila benar ternyata terdapat tindak pidana pemilu maka berdasarkan pasal 247 angka (9) UU Pemilu, temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana, setelah dilakukan kajian dan didukung dengan data permulaan yang cukup, diteruskan oleh Bawaslu kepada penyidik Kepolisian. Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik polri dalam jangka waktu selama-lamanya 14 hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Bawaslu.

      Hal ini mengandung makna bahwa dalam hal pelaporan adanya tindak pidana Pemilu, UU No. 10 tahun 2008 mengatur secara khusus mekanisme penerimaan laporan tindak pidana pemilu yaitu penerimaan laporan dilakukan (hanya) oleh Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (bukan oleh Polri) sehingga Polri tidak diberi kewenangan untuk menerima pelaporan atau dengan kata lain Polri tidak diperkenankan merespon laporan dari masyarakat mengenai tindak pidana Pemilu dengan tindakan penyidikan.

      Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, terutama bila ada warga masyarakat yang melapor maka hal yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah meneruskan laporan masyarakat mengenai adanya tindak pidana Pemilu kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri untuk dikaji dan dianalisa.

      Hal ini merupakan syarat mutlak dalam penanganan tindak pidana Pemilu karena penanganan sebuah perkara tindak pidana Pemilu yang tidak berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dapat batal demi hukum.

            Dengan memahami perbedaan tindakan terhadap bentuk pemberitahuan masyarakat kepada pihak Kepolisian maka diharapkan pihak Kepolisian dapat melakukan tindakan secara profesional dalam arti:

1.      Menerima semua bentuk laporan masyarakat untuk ditindaklanjuti (tentunya dengan memberikan bukti penerimaan laporan oleh pejabat berwenang).

2.      Menyaring semua jenis pengaduan yang dilaporkan oleh mayarakat secara teliti dan berani menolak pengaduan dari pihak masyarakat bila ternyata yang membuat pengaduan bukan orang yang berhak (dimata hukum) untuk membuat pengaduan.

3.      Melakukan tindakan yang diperlukan bila menerima laporan adanya tindak pidana Pemilu agar perkara tersebut dapat ditangani. (meneruskannya kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri)

B. PROSEDUR PENERIMAAN LAPORAN / ADUAN[1]

            Sentra Pelayanan Kepolisian atau SPK adalah Petugas Kepolisian yang bertugas memberikan Pelayanan Kepolisian kepada Masyarakat yang membutuhkan antara lain :

1.Menerima segala bentuk Laporan dan Pengaduan Masyarakat.

2.Melakukan penanganan pertama Laporan/ Pengaduan Masyarakat.

3.Melayani masyarakat dalam hal permintaan bantuan tindakan Kepolisian.

4.Melayani dan membantu penyelesaian perkara ringan/ perselisihan antar warga sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan/ kebijakan dalam organisasi Polri.

Sedangkan Prosedur Penerimaan Laporan/ Pengaduan Masyarakat kepada Polri, adalah :

1.  Masyarakat/ Pelapor dapat datang ke Kantor Polisi terdekat berdasarkan tempat kejadian perkara yang akan dilaporkan.

2.  Masyarakat/ Pelapor akan diterima oleh Petugas SPK.

3.  Oleh Petugas SPK masyarakat/ pelapor akan diambil keterangannya untuk dituangkan dalam format berdasarkan apa yang dilaporkan.

4.  Setelah diterima laporannya masyarakat akan diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan.

5.  Masyarakat tidak dipungut biaya apapun.

Read More

Aspek Hukum Pidana Dalam Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan

Latar Belakang
Dalam melaksanakan pemeriksaan hingga penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP), BPK –terutama pemeriksa- bersentuhan langsung dengan berbagai macam aspek hukum, salah satunya adalah aspek hukum pidana.
Untuk lebih memahami dan mengetahui mengenai aspek hukum pidana apa saja yang perlu diperhatikan terutama dalam penyusunan LHP, pemeriksa diharapkan dapat mengetahui mengenai aspek hukum pidana dalam penyusunan LHP. Dengan memahami mengenai hal tersebut, diharapkan LHP BPK tidak lagi disalahgunakan dan juga dapat menghindari adanya tuntuan secara pidana.
Permasalahan
Apa saja yang perlu diperhatikan oleh BPK dalam penyusunan LHP dipandang dari aspek hukum pidana?
Penyusunan LHP dan Aspek Hukum Pidananya
Definisi Hukum Pidana
Definisi Hukum Pidana menurut beberapa ahli adalah :
APELDOORN (1952: 251 – 260), menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan :
Hukum Pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu :
Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggaranya.
Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggung jawabkan menurut hukum.
Hukum pidana formil yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.
D. HAZEWINKEL-SURINGA, (1968: 1), membagi hukum pidana dalam arti:
Objektif (ius poenale), yang meliputi:
Perintah dan larangan yang pelanggaranya diancam dengan sansi pidana oleh badan yang berhak.
Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Panitensier.
Subjektif (ius puniendi), yaitu: hak Negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
Dari pengertian hukum pidana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membawa akibat diterapkannya hukuman (pidana) bagi mereka yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan dimaksud.
BPK: Subyek Hukum Pidana?
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal orang-perseorangan (Persoon) sebagai subjek hukum pidana. Badan hukum (publik dan privat) dalam KUHP tidak dipandang sebagai subjek hukum pidana. Jika kita merujuk pada KUHP, maka BPK selaku badan hukum publik tidak dapat dituntut secara pidana. Dengan demikian, yang dapat dituntut secara pidana menurut KUHP dalam hal proses penyusunan LHP adalah pegawai BPK -Pemeriksa- secara orang perorangan.
Namun dalam perkembangannya, korporasi telah dianggap sebagai subyek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
a    UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan UU no 25 Tahun 2003;
b    Perpu No 1 Thn 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU No 15 Tahun 2003;
c    UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Selain yang terdapat dalam UU yang tersebut, dalam Rancangan KUHP korporasi yaitu dalam Pasal 47 yang menyatakan bahwa korporasi merupakan subyek tindak pidana. Dengan demikian tidak hanya pemeriksa saja yang dapat dituntut secara pidana, melainkan juga BPK selaku badan hukum publik juga dapat dituntut di muka pengadilan secara pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan selain KUHP.
Penyusunan LHP dan Perbuatan Pidana
Perbuatan pidana dikenal dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan delict. Yang dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif.
Syarat yang harus dipenuhi (baik perbuatan yang memenuhi unsur obyektif ataupun subyektif yang dipersyaratkan) dalam suatu peristiwa pidana ialah:
Harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
Dimana benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai peristiwa.
Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
Perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggung jawabkan.
Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan.
Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
Harus tersedia ancaman hukumannya.
Adanya ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ketentuan tersebut memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas maksimal hukuman yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya.
Syarat suatu perbuatan adalah perbuatan pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian maka apabila dalam penyusunan LHP, BPK tidak mematuhi atau telah bertentangan dengan hukum, maka BPK telah memenuhi salah satu syarat untuk dapat dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana. Pertanyaan selanjutnya adalah perbuatan yang mana yang melanggar hukum atau norma pidana? Oleh karena itu, agar BPK tetap pada koridor hukum, perlu diketahui mengenai perbuatan pidana mana saja yang dapat dituntutkan kepada BPK sebagai suatu langkah preventif.
Untuk menghindari adanya tindak pidana dalam penyusunan LHP, BPK –dalam hal ini terutama auditor- diharuskan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, BPK dengan sendirinya terhindar dari tindak pidana yang dapat menjeratnya, kecuali untuk delik aduan.
Namun, selain harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, Pemeriksa diharapkan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di lapangan tetap memperhatikan hukum adat yang berlaku dimana BPK melakukan pemeriksaan. Walaupun secara hukum tertulis perbuatan yang dilakukan oleh BPK tersebut tidak termasuk pidana, namun jika secara hukum adat perbuatan dimaksud adalah tindak pidana, maka auditor BPK tersbut dapat dikenakan pidana. Sehingga, dalam pelaksanaan tugas, auditor diharuskan untuk tetap memperhatikan hukum adat yang masih hidup di tempat ia melaksanakan tugas.




Alasan Penghapusan Pidana
Di dalam Hukum Pidana dikenal adanya penghapusan pidana. Penghapusan pidana adalah hapusnya suatu pidana dikarenakan alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Alasan penghapusan pidana adalah :
Alasan Pemaaf
Dasar penghapus berdasar alasan pemaaf melihat dari sisi pelakunya (subyektif). Pada alasan pemaaf, maka suatu tindakan tetap melawan hukum, tetapi terdapat hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggung jawabkan, atau dengan kata lain menghapuskan kesalahannya.
Tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44 KUHP)
Daya paksa (overmacht) (Pasal 48 KUHP)
Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan kegoncangan jiwa yang hebat (noodweer exces) (Pasal 49 ayat (2) KUHP)
Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat (1) KUHP)
Penghapusan pidana berdasarkan alasan pemaaf menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dianggap pidana dan dimaafkan jika ia melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Pemeriksa dalam melaksanakan tugas di lapangan adalah bagian dari pelaksanaan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.
Alasan Pembenar
Dasar penghapus berdasakan alasan pembenar melihat dari sisi perbuatannya (obyektif). Pada alasan pembenar, suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/diperbolehkan dan pelakunya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.
Menjalankan peraturan undang-undang (Pasal 50 KUHP)
Pembelaan terpaksa dari serangan atau ancaman yang melawan hukum, yang dilakukan untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain (noodweer) (Pasal 49 ayat (1) KUHP)
Penghapusan pidana berdasarkan alasan pembenar menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dianggap tindak pidana jika ia melaksanakan ketentuan undang-undang. Untuk menghindari tindakan pidana, auditor dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



Kemungkinan Tuntutan Pidana atas Dasar Pencemaran Nama Baik
Kemungkinan adanya tuntutan atas dasar pencemaran nama baik atau penghinaan dapat muncul dari ketentuan yang terdapat baik dalam KUHP maupun UU Penyiaran dan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
KUHP
Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang. Pengaturan mengenai penghinaan/penistaan pada KUHP adalah sebagai berikut :
Pasal 310
Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 4.500,-.
Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Pasal 311 ayat (1)
Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
Pasal 315
Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
Pasal 317 ayat (1)
Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.



Pasal 318 ayat (1)
Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan sesuatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Jika diuraikan unsur-unsur dalam perbuatan pidana penghinaan berdasarkan Pasal 310 ayat (1) jo. ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:
penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu;
bermaksud agar tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak);
tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP); dan apabila tuduhan dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan “menista/menghina dengan surat (secara tertulis)” (Pasal 310 ayat (2) KUHP)
Dengan melihat sifat tertulis LHP BPK, maka perbuatan pidana yang kemungkinan dapat dituntutkan kepada BPK adalah perbuatan pidana penghinaan dengan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (2) KUHP. KUHP yang berlaku saat ini memang hanya mengenal person perseorangan saja sebagai subyek hukum, sehingga tidak termasuk BPK. Namun demikian, mengingat dalam Rancangan KUHP subyek hukum pidana termasuk badan hukum publik, maka tidak ada salahnya apabila BPK perlu memperhatikan norma-norma penghinaan dalam KUHP dan mengambil langkah preventif dengan jalan menghindari penulisan dalam LHP yang dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana penghinaan.
Perbuatan pidana penghinaan merupakan suatu delik aduan, sehingga hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang yang menderita/terhina/ternista. Kita tidak dapat membatasi hak sesorang untuk melakukan aduan apabila merasa nama baiknya tercemar, karena hal itu juga merupakan Hak Azasi Manusia.
Selain memuat norma suatu perbuatan pidana, KUHP juga memuat pengecualian, termasuk untuk perbuatan pidana penghinaan, yaitu dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP. Dalam Pasal 310 ayat (3) tersebut dinyatakan bahwa tidak termasuk perbuatan penghinaan apabila:
tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela “kepentingan umum”; atau
karena terpaksa untuk “membela diri”.
Dalam komentar KUHP, dijelaskan bahwa untuk membela kepentingan umum misalnya menunjukkan kekeliruan dan kelalaian yang nyata-nyata merugikan atau membahayakan umum. Berbicara mengenai LHP BPK, tentu jelas arahnya pada upaya penyelamatan keuangan negara, yang artinya terdapat kepentingan umum yang lebih besar. Namun demikian, untuk menentukan suatu perbuatan penghinaan atau tuduhan dilakukan untuk membela kepentingan umum atau tidak adalah tergantung pada pertimbangan Hakim.
Pertimbangan Hakim tersebut tidak semata-mata tanpa memberikan kesempatan untuk pembuktian terlebih dahulu, karena hal ini dimungkinkan oleh KUHP. Apabila terdapat tuntutan pidana penghinaan kepada BPK sebagai dampak penulisan dalam LHP BPK, maka berdasarkan Pasal 311 ayat (1) KUHP, BPK dapat membuktikan apa yang dituduhkan, kemudian hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut untuk kepentingan umum. Selain untuk kepentingan umum, perbuatan pengungkapan dalam LHP BPK dilakukan adalah untuk menjalankan amanat undang-undang dalam rangka menjalankan pekerjaannya, sehingga oleh KUHP diberikan pula kesempatan untuk membuktikan tuduhan tersebut. Dengan demikian maka pembuktian merupakan hal yang penting untuk membela diri dalam menghadapi tuntutan pidana penghinaan. Pembuktian di muka pengadilan tersebut adalah untuk membuktikan apakah tuduhan tersebut adalah kebenaran (fakta), dilakukan untuk kepentingan umum atau mempertahankan dirinya sendiri atau melakukan perbuatan dalam menjalankan perkerjaannya (jabatannnya).
Mengingat pentingnya pembuktian dalam perbuatan pidana penghinaan, maka perlu diketahui mengenai alat bukti yang sah menurut hukum pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 184, bahwa alat bukti yang sah adalah:
keterangan saksi;
keterangan ahli;
surat;
petunjuk; dan
keterangan terdakwa.
LHP BPK merupakan hasil pemeriksaan atau audit yang tentu saja juga dihasilkan berdasarkan bukti-bukti audit. Dengan adanya kesempatan pembuktian, maka hendaknya sebagai langkah preventif, dalam melakukan audit, Pemeriksa hendaknya selalu mendasarkan pada bukti-bukti audit yang cukup, dengan tentunya mempertimbangkan jenis alat bukti menurut hukum pidana.
UU Penyiaran dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Selain KUHP, perbuatan pidana penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam UU 32/2002 Pasal 36 ayat (5) menyebutkan bahwa :
“Isi siaran dilarang :
bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

Dari ketentuan UU 32/2002, maka LHP BPK sebagai salah satu bentuk siaran (khusus untuk LHP yang diterbitkan dalam website) tidak boleh memuat sesuatu yang sifatnya fitnah/menuduh tanpa bukti, menghasut dan menyesatkan atau bohong. Artinya, muatan dalam LHP BPK haruslah sesuatu yang didukung oleh bukti yang kuat.
Kemudian dalam UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan :
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
Berbeda dengan KUHP, UU ITE mengakui badan hukum selaku subyek hukum. Dalam UU ITE tersebut diatur mengenai pendistribusian dan/atau pentramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Jika dicermati ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, BPK selaku badan hukum tidak dapat dituntut pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) tersebut, karena :
Unsur dalam Pasal 27 ayat (3)  adalah bahwa pendistribusian dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dilakukan dengan sengaja. LHP BPK yang dimuat dalam website merupakan produk BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan. BPK merupakan suatu badan hukum, yang mana suatu Badan Hukum tidak memiliki SIFAT kesengajaan, karena kesengajaan hanya dimiliki oleh perseorangan (persoon).
Pendistribusian LHP oleh BPK tidak pula dilakukan tanpa hak, bahkan merupakan kewajiban BPK berdasarkan amanat UUD dan UU 15/2004.
Implikasi Pidana dari Pencantuman Nama dalam LHP
Tidak ditemukan adanya larangan untuk mencantumkan nama dalam peraturan perundang-undangan, maka dari itu pemeriksa BPK dalam melakukan penyusunan LHP diperbolehkan mencantumkan nama, sebagai bagian dari pengungkapan fakta yang nyata dan sebenar-benarnya dalam LHP BPK yang dihasilkan dalam rangka menjalankan amanat dari UU. Namun demikian, pencantuman nama dalam LHP dimaksud dilakukan hanya setelah pemeriksa memiliki bukti yang cukup dan memadai, dan pemeriksa dapat membuktikan pernyataannya dalam LHP tersebut.
Walaupun pencantuman nama tidak dilarang, dan juga merupakan bagian dari pengungkapan fakta, tidak menghilangkan hak asasi orang lain untuk melakukan penuntutan secara pidana jika merasa nama baik dan kehormatannya dirusak dengan pencantuman namanya dalam LHP BPK.
Untuk mengurangi resiko adanya penuntutan atas pencemaran nama baik, pemeriksa dalam menyusun LHP dapat mengganti nama orang dengan nama jabatan dari si pemilik nama tersebut, misal “Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten A”, meskipun tetap saja dapat ditelusuri siapa pemilik jabatan tersebut.
Tuntutan Pidana atas Dasar Perbuatan Tidak Menyenangkan : Muncul Dalam Proses Pemeriksaan
Suatu resiko adanya tuntutan pidana dari pihak lain kepada BPK, tidak hanya dapat muncul karena muatan yang terdapat dalam LHP, namun juga dalam pemeriksaan. Resiko tuntutan pidana yang dapat muncul adalah tuntutan pidana perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Pasal 335 KUHP.
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1.    barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
2.    barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.
Suatu perbuatan dianggap suatu perbuatan tidak menyenangkan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.
Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasaan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain.
Perbuatan tidak menyenangkan tidak terkait langsung dengan penyusunan LHP, namun dapat terjadi pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Contoh atas kejadian yang dapat dikenakan pasal ini misalnya dalam permintaan data atau dokumen, dilakukan dengan memaksa atau mengancam. Contoh lainnya, melakukan perekaman dengan tanpa izin.




Penutup
Kesimpulan
Perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dapat dikenakan hukuman pidana. Untuk menghindari melakukan perbuatan pidana, BPK dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan mematuhi peraturan yang berlaku.
Dalam hukum pidana dikenal adanya alasan penghapus pidana, salah satu alasannya adalah pelaksanaan ketentuan UU dan pelaksanaan perintah jabatan yang diberikan penguasa. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pemeriksa terhindar dari tuntutan pidana selama ia mematuhi ketentuan UU dan melaksanakan perintah jabatan.
KUHPidana hanya mengenal orang-perorangan sebagai subyek hukum. Dalam perkembangannya, korporasi (badan hukum) masuk kedalam subyek pidana, pengaturan mengenai hal ini dapat dijumpai salah satunya pada UU ITE. Berbeda dengan KUHP, pada UU ITE diatur bahwa korporasi (badan hukum) dapat melakukan perbuatan pidana, termasuk pencemaran nama baik. Namun, BPK sebagai badan hukum tidak memiliki kesengajaan seperti yang disyaratkan dalam UU tersebut.
Penghinaan dalam KUHP adalah menuduh seseorang baik secara lisan maupun tulisan dengan suatu perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan tersebut tersebar. Penghinaan dimaksud termasuk kedalam delik aduan, sehingga merupakan hak setiap orang. Oleh karena itu, BPK tidak bisa mencegah adanya aduan tersebut.
Dalam hal BPK dituntut atas perbuatan pidana penghinaan/penistaan, Hakim memberikan kesempatan kepada BPK untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut adalah untuk kepentingan umum dan merupakan suatu kebenaran. Oleh karena itu, BPK dalam pencantuman fakta dalam LHP harus memiliki landasan bukti yang kuat. 
Dalam pemeriksaan, bukti-bukti audit yang diperoleh harus dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang diakui menurut KUHAP dan merupakan alat bukti yang cukup dalam persidangan.
Saran
a    Untuk menghindari adanya penuntutan secara pidana atas pencemaran nama baik, BPK dapat mencantumkan jabatan sebagai pengganti nama. Pencantuman nama dalam LHP memang bukan suatu tindak pidana karena ia merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan dan bukan merupakan tuduhan namun fakta. Secara substansi pencantuman jabatan tidak berbeda dengan pencantuman nama, karena tetap saja dapat ditelusuri siapakah pemilik jabatan tersebut.
b    Dalam pelaksanaan pemeriksaan, untuk menghindari tuntutan pidana misalnya Perbuatan tidak menyenangkan, pemeriksa melaksanakan pemeriksaan sesuai peraturan dan standar pemeriksaan yang berlaku. Misal, melakukan perekaman dengan sepengetahuan narasumber.
c    Dalam penyusunan LHP, setiap fakta yang diungkapkan harus disertai dengan bukti yang cukup dan merupakan alat bukti yang diakui oleh KUHAP.

Read More

Pengurus

Read More